Monthly Archive February 2019

MUTU POTRET KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI

Oleh : Hetty Astri, S.SiT, M.Kes

Mutu pendidikan diyakini sebagai jalan terbaik untuk meningkatkan peradaban, pendidikan yang berkualitas menjadi prasyarat utama yang harus diusahakan Negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pada pendidikan tinggi menjadi sebuah keharusan melaksanakan sistem penjaminan mutu seperti yang tercantum pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hal ini menjadi kesepakatan bangsa untuk menciptakan sistem pendidikan yang baik.

Mutu telah didefinisikan dengan berbagai persepsi pengguna, stakeholder. Penjaminan mutu adalah upaya yang secara sistematis dilakukan agar segenap stakeholder mendapatkan kepuasan, mutu dicapai kalau bentuk dan jenis layanan sesuai dengan harapan pelanggan atau kualitas sesuai dengan yang dijanjikan, dengan demikian secara mudah perguruan tinggi bermutu adalah perguruan tinggi yang memberikan apa yang telah dijanjikannya kepada masyarakat. Janji itu bisa dalam bentuk kompetensi mahasiswa, waktu pendidikan serta berbagai bentuk layanan yang diberikan. Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan haruslah didasari pemahaman tentang konsep dasar penjaminan mutu yang tepat, maka pemahaman konsep dasar serta roh dasar sistem penjaminan mutu sangat diperlukan oleh para pengambil kebijakan di dunia pendidikan.

Perkembangan gerakan mutu sangat dipengaruhi oleh konsep pemikiran William Edward Deming yang menekankan pemahaman tentang sistem pengetahuan mendalam (sistem profound knowledge), sistem ini menjadi sangat penting dipahami oleh pimpinan perguruan tinggi, dalam teori yang dikemukakan oleh Deming, antara lain; 1).Pemahaman tentang sistem baik dari komponen maupun tujuan sistem tersebut harus dikuasai, 2). Teori Keberagaman, para pemimpin harus mempelajari adanya keberagaman karena sebab internal maupun eksternal, kedua sebab ini perlu menjadi bahan penelitian pemimpin untuk mensinergiskan jalannya sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan, 3). Teori Pengetahuan, para pemimpin harus mempunyai pengetahuan dan dapat memberikan berbagai prediksi tentang berbagai peristiwa atau masalah dengan demikian dapat menyusun rencana peningkatan mutu yang tepat serta efisien dan efektif, 4). Psikologi, Psikologi akan membantu para pemimpin untuk mengetahui hubungan antar stafnya, dari semua itu dapat diketahui motivasi setiap individu baik instrinsik maupun ekstrinsik. Selanjutnya pemimpin dapat mengoptimalkan untuk menggerakkan sistem mutu yang ada dengan lebih baik.

Dari teori yang dikemukakan oleh Deming  maka jelas dimaknai bahwa penjamin mutu pendidikan pada perguruan tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi itu sendiri sebagai motor penggerak implementasi budaya mutu, sebagai pemimpin dalam perbaikan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan, sehingga pemahaman tentang konsep mutu perguruan tinggi menjadi hal yang wajib dipahami oleh pemimpin yang pada akhirnya dari pemahaman terhadap konsep mutu yang baik akan melahirkan kebijakan-kebijakan perguruan tinggi yang baik, hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan stakeholder.

Sebuah Ironi terjadi jika pemimpin perguruan tinggi gagal memahami konsep mutu dengan baik, gagal paham ini tergambar pada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh perguruan tinggi, kebijakan tersebut menjadi tidak sejalan dengan cita-cita bangsa, kebijakan yang diambil hanya sebatas pada kebijakan praktis tanpa memperhatikan substansi dari perguruan tinggi tersebut, visi dan misi perguruan tinggi hanya menjadi slogan formalitas, dari kebijakan tersebut maka bermunculan penyakit mematikan dalam hal peningkatan mutu seperti yang dikemukakan oleh Deming antara lain; 1) Organisasi tidak ada tekat yang kuat, pemimpin akan merasa menjalankan suatu organisasi terasa sangat berat dan sulit untuk dirubah yang pada akhirnya menimbulkan pesimistik terhadap percepatan perubahan organisasinya, 2) berorientasi jangka pendek, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat menuntaskan kebutuhan rutinitas organisasi tanpa upaya pengembangan jangka panjang apalagi membuat sebuah perubahan, 3) Sistem penilaian kinerja individu, Perguruan Tinggi tidak dimaknai sebagai sebuah Sistem yang berkaitan antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya, penilaian tidak difokuskan pada kemampuan manajerial pemimpin unit kerja dalam memberdayakan kompetensi stafnya, 4) Pindah kerja terlalu sering, hal ini terjadi sebagai bentuk keputusaan pimpinan dalam memberdayakan stafnya, gagal paham tentang kondisi psikologi staf mengakibatkan uji coba setiap jabatan diberlakukan pada stafnya untuk mencari kecocokan dengan kompetensi staf tersebut, hal ini sering dijadikan tameng bagi perbaikan mutu manajemen, tanpa disadari ini merupakan bentuk tekanan destruktif staf yang dapat membuat suasana kerja tidak kondusif, 5).Pengambilan keputusan pada informasi yang terlihat saja, kebijakan-kebijakan praktis sering diberlakukan, kondisi ini membuat kebijakan sering berubah-ubah tanpa arah dan tujuan yang jelas dan tidak jarang membuat kebingungan pada unsur pelaksana kebijakan di perguruan tinggi, kondisi ini rentan menimbulkan konflik, 6).Biaya kesehatan karyawan yang tinggi, fisik dan psikologi merupakan sebuah kesatuan dari seorang individu dan keberadaannya saling mempengaruhi, tekanan, konflik yang terjadi sering kali menyebabkan gangguan kesehatan karyawan, 7). Biaya jasa hukum yang tinggi dan dibebankan pada pos lain, konflik pada perguruan tinggi tidak jarang beralih kerahan hukum akibat konflik internal tidak dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut diatas tentulah tidak kita inginkan, maka pemahaman terhadap konsep mutu menjadi hal yang wajib dalam menjalankan perguruan tinggi.

Joseph M. Juran mengemukakan teorinya yaitu  langkah pokok untuk menuju mutu kelas dunia yaitu ; pengembangan peningkatan mutu secara terstruktur dan berkelanjutan dengan penuh dedikasi serta penuh rasa berkepentingan, kembangkan manajemen mutu strategis yaitu ; manajemen puncak yang menetapkan kebijakan strategis, manajemen menengah yang bertanggung jawab pada kebijakan mutu teknis, karyawan yang akan mengendalikan mutu proses. Konsep ini menyatakan bahwa mutu menjadi suatu kesatuan sinergitas antara pimpinan puncak, pimpinan menegah dan karyawannya. Kebijakan mutu yang baik dari pemimpin menjadi sebuah kewajiban untuk dipahami oleh seluruh civitas dan dijalankan bersama, tanpa dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut perwujudan mutu pendidikan menjadi hal yang mustahil, bergandengan tangan civitas akademika menuju mutu yang baik pada perguruan tinggilah yang akhirnya menentukan keberhasilan mutu. Kebijakan strategis menjadi sebuah jawaban terhadap lemahnya pemenuhan suatu standar mutu pendidikan, kebijakan strategis yang kuat akan berdampak pada kebijakan teknis dan pengendalian mutu proses jalannya perguruan tinggi selain itu Kontrol kebijakan sangat diperlukan sebagai upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk penyimpangan terhadap tujuan organisasi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Evaluasi Diri terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan bisa menjadi instrumen pengembangan budaya mutu. Jika seluruh pemangku kepentingan telah menyadari betapa pentingnya manfaat penjaminan mutu baik bagi institusi maupun seluruh pemangku kepentingan maka penjaminan mutu telah menjadi kebutuhan, hal ini menggambarkan penjaminan mutu yang digerakan oleh faktor internal (Internally Driven).

Sinergistas dalam sistem penjaminan mutu sangatlah penting, maka berbagai hal harus dipastikan oleh pimpinan dalam menjalankannya antara lain pimpinan harus memastikan dirinya dan stafnya mempunyai Integritas artinya mempunyai komitmen, mengusasi perkejaan dan moralitas tinggi, Pimpinan memastikan sistem yang akan dibangun merupakan sistem yang terbaik untuk perguruan tinggi, memastikan jaringan komunikasi dalam organisasi berlangsung baik, pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dan semua kebijakan mutu sangat jelas dan mudah dipahami oleh civitas akademika, maka pelaksanaan penjaminan mutu pada perguruan tinggi tidaklah instan tapi dikembangkan secara bertahap dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing tanpa duplikasi. Jika seluruh pemangku kepentingan secara individu disetiap aktivitasnya selalu mengacu pada sistem penjaminan mutu maka tataran budaya mutu telah tercapai.

Cara mudah mengimplementasikan konsep penjaminan mutu adalah dengan menerapkan kebijakan atau strategi pada perguruan tinggi antara lain, perlu contoh yang baik, keteladanan, kedisiplinan dan ketertiban administrastif bagi para staf dan mahasiswa, menggunakan pendekatan personal dan persuasif atau pendekatan sistem bila menghadapi penolakan, jalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, laksanakan sosialisasi sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan dengan mengeksplorasi kemungkinan penggunaan berbagai sarana sosialisasi yang tersedia, menerapkan secara konsisten sistem reward and punishment atau multireward, keterbukaan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan atau dinamika dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Strategi tersebut diutamakan fokus pada sumber daya manusia, pendanaan serta pembangunan sistem.

Akhirnya ingin penulis sampaikan, bahwa kebijakan dalam merancang model sistem penjaminan mutu yang baik akan menjadi pembuka bagi terselenggaranya sistem penjaminan mutu yang efisien efektif serta memungkinkan adanya akselerasi peningkatan kualitas. Deming dan Juran dalam teorinya jelas menegaskan bahwa pemahaman merupakan cikal bakal lahirnya kebijakan mutu di sebuah perguruan tinggi, pemahaman ini tentu saja tidak berhenti pada pimpinan tapi segala unsur organisasi, dimana mutu dipahami berjalan beriringan untuk mencapai visi perguruan tinggi. Keterbatasan bukanlah menjadi penghalang dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan perguruan tinggi yang bermutu harus menjadi baseline yang jelas dan kuat demi terwujudnya mutu perguruan tinggi, karena hakikatnya perwujudan mutu dicapai secara bertahap dan dilakukan bersama-sama sebagai gambaran komitmen kita untuk bangsa, karena komitmen adalah kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa.

Sudah bukan zamannya lagi menjadikan perguruan tinggi sebagai ladang industri, tapi sebuah institusi tempatnya akademisi menunjukan kecintaan terhadap bangsanya. Jika hati, pikiran, jiwa dan raga bersatu untuk kemajuan bangsa, kebijakan terbaik apapun akan dilahirkan, mutu tidak lagi menjadi sebuah ranah kompromi melainkan kewajiban bersama.

Tags

WORKSHOP FASILITASI PEMBINAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI POLTEKKES KEMENKES

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan daya saing bangsa, maka perlu dilaksanakan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Upaya yang dilaksanakan meliputi perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan SDM melalui pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan   kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan (Perpres 72 Th 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional pasal 118).

Tags, , , , , , Read More

AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS KE – 4

Tahun 2018 merupakan pelaksanaan audit mutu internal ke 4 (empat) yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu dan Pengembangan Pendidikan, berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini Auditee dalam pelaksanaan AMI melibatkan unit penunjang Poltekkes Kemenkes Ternate seperti di Sub. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Sub. Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Mutu dan Pengembangan Pendidikan itu sendiri. Auditor tahun ini 40 orang auditor yang telah dilatih oleh Fasilitator dari Pusat Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor (IPB).

Proses Pemeriksaan Dokumen Mutu

Tags, , , , , , , Read More