Home

Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki kemandirian dalam pengelolaannya, sebagaimana yang disiratkan dalam Pasal 50  ayat (6) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga dalam implementasinya sangat beragam karena setiap perguruan tinggi memiliki kekhasannya sendiri baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan, ukuran, tata kelola maupun sumber dayanya. Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi. Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kesehatan di Provinsi Maluku Utara, sejak Alih Bina pengelolaan Akademik dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2012 senantiasa melakukan pembenahan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Membangun budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di salah satu perguruan tinggi di Indonesia Bagian Timur bukanlah hal yang mudah namun bukan pula mustahil dalam implementasinya, diperlukan waktu, penguatan agent of change dalam mengahadapi gejolak perubahan yang terjadi guna mewujudkan pelaksanaan budaya mutu itu sendiri yang pada ujungnya diakui dalam penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturannya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, melakukan perubahan pada Nomenklatur Penjaminan Mutu, dimana berdasarkan klasifikasinya maka unsur pelaksana dalam penjaminan mutu adalah Pusat Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate.